Perluas Jangkauan Imunisasi di Papua
Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1). (ANTARA | M AGUNG
RAJASA)
JAKARTA (HN) - Upaya
pemerintah menangani kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, masih berlangsung. Selain Asmat,
pemerintah kini dihadapkan langkah membenahi pelayanan kesehatan 17
kabupaten/kota lainnya di Papua karena cakupan imunisasi rendah.
"Cakupan imunisasi daerah-daerah tersebut di bawah 40 persen," kata
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) Mohamad Subuh di Jakarta, Rabu (31/1).
Dia menjelaskan, persoalan di 17 kabupaten/kota harus ditangani
cepat agar tidak bertambah buruk seperti yang terjadi di Kabupaten
Asmat. Menurut Subuh, pemerintah sejauh ini masih berusaha memenuhi
imunisasi 23 ribu bayi di Kabupaten Asmat. Upaya ini tidak mudah karena
permukiman masyarakat menyebar.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, 71 orang meninggal
akibat campak dan gizi buruk di Asmat. Kemenkes sudah mengimunisasi
13.300 anak. Nila mengatakan, belum semua distrik di Kabupaten Asmat
tertangani. Hal ini karena lokasi yang disasar sulit terjangkau.
Nilai menjelaskan, Kemenkes sejauh ini sudah mengirimkan dokter
spesialis untuk penanganan kasus di Asmat. Sejumlah dokter umum juga
akan dikirimkan bergantian guna memperkuat pelayanan kesehatan puskesmas
di distrik-distrik terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani menegaskan, sudah ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017
tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Semua kementerian lembaga harus terlibat mengintervensi kegiatan terkait
kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Puan ingin dana otonomi khusus (otsus) Papua dikaji ulang.
Pemerintah, kata dia, telah menggelontorkan anggaran besar untuk dana
otsus.
"Saya minta Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihatnya dulu."
Menteri Sosial Idrus Marham menyebut, dana otsus yang diberikan ke
Papua dan Papua Barat untuk tahun 2018 mencapai Rp 8 triliun. Idrus
menegaskan, pendampingan bersama-sama dibutuhkan agar dana otsus tepat
sasaran. Dia berharap Kemendagri melakukan pengawasan ketat terkait
pengelolaan anggaran itu.
Komentar
Posting Komentar