4 Perkara Terkait Pembangunan Papua yang Mesti Diperhatikan Pemerintah Pusat

Kabupaten Paniai, Papua, Indonesia. (Foto: YouTube)

Yogyakarta – Bupati Fakfak, Papua Barat, Mohammad Uswanas mengatakan pembangunan Papua harus memiliki grand design khusus untuk Papua yang terkait dengan pembangunan nasional. Sebab, ada faktor lain yang perlu diperhatikan untuk percepatan pembangunan nasional dan Papua.
Hal itu disampaikan Uswanas dalam diskusi bertema Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Fakfak, Papua Barat di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (11/12/2018).
Baca juga: Bupati Fakfak: Pembangunan Daerah Bukan Lagi Soal Pemerintahan dan Politik Tapi Kebijakan Publik dan Kepatuhan Hukum
Pertama, Papua itu unik dan memiliki spesifikasi berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Karena itu, Otonomi Khusus harus diterjemahkan mutlak sebagai responsibility productive. Artinya, perlu banyak aspek yang harus diperbaiki.


Di antaranya adalah strategi dan mekanisme perencanaan pembangunan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan prioritas, juga harus bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan daerah, kebutuhan masyarakat serta target nasional.
“Karena itu, pendekatan pembangunan empowering atau pemberdayaan manusia menjadi strategi yang akan memperhitungkan human capital dan social capital sebagai dasar tindakan-tindakan untuk kebijakan yang lebih riil,” terang Uswanas.
Kedua, pengembangan produk derivatif dari komoditas Pala Fakfak mempunya nilai ekonomi yang cukup bagus. Sebab Pala menghasilkan lemak nabati untuk menggantikan mercure yang sudah dilarang pemerintah penggunaannya.
Baca juga: NSEAS: Kinerja Jokowi Urus Otonomi Daerah Jauh dari Kata Berhasil
Baca juga: Jokowi Dinilai Lebih Banyak Pencitraan dalam Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua

Namun kini, kata Uswanas, komoditas Pala dan rempah-rempah mengalami penurunan harga di pasaran nasional dan dunia. Di sisi lain, pemerintah belum membuat regulasi khusus terkait tata niaga dan tata laksana untuk rempah-rempah atau pala. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap petani pala menjadi sangat rendah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi bagi potensi bisnis komoditas pala ini.
“Lemak nabati harganya cukup tinggi, jadi perlu ada kajian di bidang pertanian khususnya untuk meningkatkan produksi dan value added dari komoditas itu. Intervensi pemerintah perlu agar mafia tidak menimbulkan complicated bagi petani kita sendiri. Perlu kebijakan konstruktif untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mendorong pala menjadi unggul di samping komoditas lainnya,” ungkap dia menambahkan.

Ketiga, potensi pariwisata Kabupaten Fakfak memiliki peluang yang cukup besar. Karena itu, upaya mendorong pengembangan pariwisata dengan objek-objek alam yang sangat menjanjikan, mutlak diperlukan.
Baca juga: Desain Besar Pembangunan Papua 2025
“Perlu adanya integrasi kebijakan, agar daerah tidak lari sendiri-sendiri. Artinya pemerintah harus mampu memberikan strategi perencanaan dengan membuka ruang wilayah baru untuk destinasi wisata. Harus saling terintegrasi dan berkembang. Dan jika disentuh dengan manajemen sustainable smart tourism hasilnya akan positif,” papar Uswanas.
Ia mencontohkan upaya pengembangan strategi ekonomi kawasan di Papua dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah di Papua Barat. Misalnya, konsep wisata dari Raja Ampat yang dilanjutkan ke Bituni, dan Fakfak, masing-masing akan memberikan keuntungan bagi setiap daerah.
“Nah, konsep ini harus di manajemen oleh pemerintah dengan menerbitkan kebijakan yang harus terintegrasi nasional maupun internasional. Karena itu, peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi saling terintegrasi baik dan saling mempengaruhi,” ungkap dia menambahkan.
Baca juga: Pisang Raksasa Ditemukan di Papua
Keempat, peningkatan kualitas pendidikan peserta didik terus ditingkatkan. Namun harus diakui bahwa masih ada anak-anak yang terabaikan haknya mendapatkan pendidikan yang sesuai.
Menurut dia, pendidikan sesuatu yang harus mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, harus ada manajemen baik yang dihasilkan terkait konsep pendidikan yang tepat untuk Papua.


“Intinya, melalui studi kebijakan integratif diharapkan grand design pembangunan Papua, khususnya Fakfak dan daerah lain, dapat terwujud optimal. Utamanya juga dalam menarik minat masyarakat untuk belajar lebih sungguh,” tandasnya.
Baca juga: Pemerintah Diminta Libatkan Satuan Zeni untuk Lanjutkan Pembangunan Papua